Sibuhuan – Pengadilan Agama Sibuhuan (PA Sibuhuan) turut serta dalam agenda penting Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2025. Dua peserta PPPK dari PA Sibuhuan mengikuti kegiatan Overview yang diselenggarakan secara daring di Ruang Sidang PA Sibuhuan pada hari Selasa, 21 Oktober 2025. Dua peserta yang dimaksud adalah Toga Muda Nst, S.H. dan Isro Junda Samosir, S.Pd.. Keduanya merupakan PPPK dengan jabatan Operator - Penata Layanan Operasional di Pengadilan Agama Sibuhuan.
Partisipasi aktif Toga Muda Nst, S.H. dan Isro Junda Samosir, S.Pd. menunjukkan komitmen PA Sibuhuan dalam mendukung pengembangan dan integrasi pegawai baru demi peningkatan kualitas layanan operasional peradilan.
Selasa, 22 Oktober 2025 – Pengadilan Agama (PA) Sibuhuan kembali menggelar briefing rutin bagi seluruh petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Ruang PTSP. Kegiatan yang bertujuan menguatkan integritas dan mutu pelayanan ini dipimpin langsung oleh YM. Andi Permana, S.H., Hakim PA Sibuhuan. Dalam arahannya, YM. Andi Permana, S.H. menyampaikan lima poin krusial yang harus menjadi perhatian utama petugas PTSP, mencakup aspek anti-korupsi hingga teknis administrasi perkara.
Poin utama yang ditekankan adalah pentingnya menjaga nama baik dan integritas PA Sibuhuan. Petugas PTSP diminta untuk senantiasa waspada terhadap pihak manapun yang mencoba mencatut nama satker, terutama terkait tuduhan adanya pungutan transaksi di luar biaya resmi pengadilan atau tawaran pengurusan perkara melalui jalur "orang dalam" atau calo.
"Tindakan tersebut sangat berbahaya karena dapat memengaruhi penilaian integritas dan anti-korupsi di PA Sibuhuan. Sampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh pelayanan dan pengurusan perkara wajib dilakukan sesuai prosedur resmi dan tanpa biaya tambahan di luar yang ditetapkan," tegas beliau.
Kepada petugas Kasir, YM. Andi Permana, S.H. menginstruksikan agar selalu memerhatikan pengembalian sisa panjar perkara. Jika perkara telah diputus, pengembalian uang sisa panjar wajib segera ditransfer ke rekening pihak berperkara sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Aspek pelayanan prima turut mendapat penekanan. Petugas PTSP diminta untuk selalu menjaga penampilan yang bersih dan rapi, serta memegang teguh etika saat berinteraksi dengan masyarakat. Penampilan yang profesional diyakini dapat membangun citra positif dan kenyamanan bagi pencari keadilan.
Dalam layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), ketelitian menjadi kunci. Petugas Posbakum diinstruksikan untuk teliti memeriksa ketepatan identitas para pihak dalam surat gugatan atau permohonan. Selain itu, beliau meminta agar alasan gugatan perceraian diuraikan secara lebih spesifik dan tidak hanya menggunakan alasan yang terlalu umum, guna mempermudah proses pemeriksaan di persidangan.
Terakhir, seluruh petugas PTSP diimbau untuk senantiasa mengajak para pencari keadilan mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Tingkat partisipasi dalam survei ini adalah indikator penting untuk mengukur kualitas layanan dan menjadi bahan evaluasi berkelanjutan bagi PA Sibuhuan. Rapat briefing ini diakhiri dengan komitmen bersama seluruh petugas PTSP untuk mengimplementasikan arahan tersebut, demi mewujudkan Pengadilan Agama Sibuhuan yang Bersih dari KKN dan Melayani dengan Prima.
Apel Pagi di Pengadilan Agama Sibuhuan: Penekanan pada Integritas dan Semangat Saling Mengingatkan
Sibuhuan, 20 Oktober 2025 — Pengadilan Agama Sibuhuan melaksanakan apel pagi rutin pada hari Senin, 20 Oktober 2025, bertempat di halaman kantor Pengadilan Agama Sibuhuan. Kegiatan ini berlangsung dengan khidmat dan tertib, serta diikuti oleh seluruh aparatur Pengadilan Agama Sibuhuan.
Bertindak sebagai Pembina Apel adalah Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan Muhammad Sarkawi, S.H.I., sementara Komandan Apel dipimpin oleh Bapak Muhammad Riadi Hasibuan. Pembacaan doa dibawakan dengan penuh khidmat oleh Bapak Toga Muda Nasution, S.H., dan acara dipandu oleh MC Ibu Hairunnisa Lubis, S.Kom.
Dalam amanatnya, Bapak Muhammad Sarkawi, S.H.I., menyampaikan pentingnya budaya saling mengingatkan di lingkungan kerja. Ia menekankan bahwa setiap aparatur memiliki tanggung jawab untuk saling memperhatikan dan mengingatkan satu sama lain demi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas di Pengadilan Agama Sibuhuan.
Selanjutnya, dalam penyampaian amanatnya, Pembina Apel Bapak Muhammad Sarkawi, S.H.I. mengajak seluruh aparatur untuk terus meningkatkan integritas pribadi dan profesional, serta mengedepankan pelayanan terbaik kepada para pencari keadilan. Beliau menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam mewujudkan peradilan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Apel pagi ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat semangat kerja kolektif, menumbuhkan kedisiplinan, serta membangun semangat melayani dengan sepenuh hati.
Sibuhuan – Pengadilan Agama (PA) Sibuhuan turut serta dalam Rapat Koordinasi Penjelasan Teknis Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran (TA) 2026 dan Peluncuran Aplikasi BATARA yang diselenggarakan secara daring oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kegiatan ini diikuti oleh para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia.
Sibuhuan – Pengadilan Agama Sibuhuan turut serta dalam Seminar Nasional Program Pertukaran Pengetahuan Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) secara daring. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, menindaklanjuti Memorandum dari Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI.
Seminar nasional ini dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Oktober 2025, mulai pukul 09.00 hingga 11.30 WIB. Hakim dan aparatur Pengadilan Agama Sibuhuan mengikuti kegiatan ini dari Ruang Command Center/Media Center satuan kerja. Topik yang diangkat adalah "Sexual Harassment at Workplace 101 & How American Courts Handle Harassment and Bullying in the Workplace".
Tujuan utama seminar ini adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai isu pelecehan seksual di tempat kerja, mendorong terciptanya psychological safety bagi aparatur peradilan, serta menjadi langkah awal perumusan kebijakan internal Mahkamah Agung terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
Acara ini merupakan bagian dari Proyek Timbal Balik YSEALI Professional Fellows dan diselenggarakan atas dukungan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI). Kegiatan ini diharapkan memperkuat komitmen seluruh unsur peradilan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan berintegritas.
