M. Saifuddin S.H.I. resmi menjabat sebagai nahkoda baru Pengadilan Agama Sibuhuan. Hal tersebut setelah Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, Dr. H. Abdul Hamid Pulungan, S.H., M.H., melantik beliau pada Kamis (15/7/2021), di gedung PTA Medan.
Di tengah situasi PPKM di Kota Medan, proses pelantikan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Namun demikian, sama sekali tidak tidak mengurangi keagungan prosesi tersebut, yang berjalan lancar dan khidmat.
Ada pemandangan indah nan istimewa sedari awal keberangkatan beliau ke Medan, Rabu (14/7/2021). Selain didampingi oleh Panitera, Dra. Maisyarah, M.H., ia juga langsung diantar dan ditemani oleh Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan sebelumnya, Dadi Aryandi, S.Ag, yang promosi menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Kelas IB.
Pun juga dengan kepulangan dari kota Medan, beliau tetap bersama-sama hingga kembali menginjakkan kaki di Sibuhuan.
Semoga, kebersamaan ini tetap terjaga, baik dalam hal pekerjaan maupun di luar pekerjaan. Hal tersebut, semata-mata demi mewujudkan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan dan kukuhnya tali silaturrahim di antara seluruh aparatur Pengadilan Agama Sibuhuan.
Bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Medan, Sumatera Utara, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, H. Abd. Hamid Pulungan melantik secara resmi 10 (sepuluh) orang Ketua PA dalam wilayah PTA Medan, termasuk Ketua PA Sibuhuan yang baru, M. Saifuddin, S.H.I. Acara pelantikan yang digelar pada hari Kamis (15/07/2021) ini diselenggarakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Oleh sebab itu tidak ada pendamping maupun pengantar yang ikut di acara pelantikan. Hal ini mengingat karena kota Medan termasuk salah satu daerah yang menerapkan PPKM Darurat untuk mencegah penyebaran COVID-19.
Sebelumnya, Ketua PA Sibuhuan yang baru dilantik, M. Saifuddin, S.H.I, menjabat sebagai Wakil Ketua PA Sibuhuan. Dan Dadi Aryandi, S.Ag., selaku Ketua PA Sibuhuan yang sebelumnya, telah menjadi Wakil Ketua PA Sukabumi, yang berada di bawah naungan PTA Jawa Barat.
Dalam kata sambutannya, Ketua PTA Medan H. Abd. Hamid Pulungan menyampaikan pesan, bahwa hakikat jabatan sesungguhnya adalah amanah dan tanggung jawab, bukan kekuasaan apalagi kesewenang-wenangan. Karenanya, dirinya berharap khususnya kepada para Ketua PA yang baru dilantik untuk dapat hadir sebagai seorang pemimpin yang amanah dan penuh tanggung jawab, baik kepada publik, negara maupun kepada Allah SWT.
“Pimpinan pengadilan adalah amanah yang harus dipertanggung-jawabkan dan semoga Saudara-saudara dapat melaksanakan amanah ini dengan baik,” ujar H. Abd. Hamid Pulungan berpesan.
Selain itu, H. Abd. Hami Pulungan juga berpesan bahwa menjadi pemimpin pengadilan di era pandemi ini tentu memiliki tantangan tersendiri. Yaitu dituntut mengimplimentasikan kebijakan Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. “Saya minta Saudara-saudara untuk mendisiplinkan aparatur pengadilan dalam melaksanakan protokol kesehatan pada masa pandemi covid-19 ini,” tandas H. Abd. Hamid Pulungan. Di akhir sambutannya, H. Abd. Hamid Pulungan berharap agar pesan-pesan yang telah disampaikan dapat diresapi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan seikhlas-ikhlasnya baik oleh para pejabat yang dilantik maupun keluarga. Keikhlasan dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas selalu akan memberi hasil yang baik, bahkan dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT.
Bertempat di ruang sidang utama PA Sibuhuan, rapat tersebut dimulai pukul 10.00 WIB, dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Muhammad Saifuddin, S.H.I dan Panitera Dra. Maisyarah, S.H., M.H., dan diikuti oleh Panitera Muda, Jurusita Pengganti, PTSP, dan Staf Kepaniteraan. Reviu SOP bertujuan untuk menjaga efektivitas suatu standar operasional prosedur (SOP) dalam proses penyelesaian perkara, sehingga diperlukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
Wakil Ketua dan Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan menjelaskan bahwa jumlah SOP yang akan direviu sebanyak 72 SOP yang berkaitan dengan Kepaniteraan. Beliau menyampaikan bahwa SOP tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan di lingkungan Pengadilan Agama Sibuhuan. Sehingga, Rapat reviu SOP ini untuk menilai penerapan SOP dan menggali permasalahan dalam implementasi SOP yang telah ada. Nantinya, reviu yang tepat dapat digunakan sebagai bahan untuk menyempurnakan SOP yang sudah secara secara cepat, tepat, mutakhir dan sesuai kebutuhan.
Sibuhuan, Senin 28 Juni 2021 bertempat di ruang Mediasi Pengadilan Agama Sibuhuan, Hakim Mediator Pengadilan Agama Sibuhuan Tayep Suparli, S.Sy. berhasil mendamaikan para pihak dalam perkara Cerai Gugat dengan Nomor Register: 139/Pdt.G/2021/PA.Sbh.Mediator menyampaikan bahwa keberhasilan dalam mediasi tersebut bisa terlaksana karena kesadaran Penggugat dan Tergugat akan hak dan kewajibannya dalam menjalankan kehidupan berumah tangga lagi hingga akhirnya mau mengakhiri sengketa dengan perdamaian.
Dalam proses mediasi tersebut, hakim mediator telah mengupayakan dan memberikan nasehat, berusaha meyakinkan kepada para pihak untuk menyelesaikan perkaranya secara damai, dan memberikan pandangan terkait perceraian dan bagaimana pentingnya menjaga keutuhan dan mempertahankan rumah tangga. akhirnya tercapai kesepakatan untuk berdamai. Hasil kesepakatan kedua belah pihak untuk berdamai dan mempertahankan rumah tangga mereka kembali. Keberhasilan mediasi ini merupakan sebuah prestasi tersendiri bagi beliau dan Pengadilan Agama Sibuhuan. Semoga untuk kedepannya banyak perkara-perkara yang berhasil didamaikan oleh para mediator, khususnya di wilayah Pengadilan Agama Sibuhuan.
Jum'at, 25 Juni 2021. CPNS PA Sibuhuan Sarah Fatima, A.Md. dan Hairunnisa Lubis, S.Kom., melakukan kegiatan Sosialisasi Bimbingan Teknis Kesekretariatan dan Implementasi PTSP Online di Peradilan Agama yang bertempat di Ruang Sidang Utama PA Sibuhuan. Dalam kegiatan ini, terdapat 3 (tiga) materi yang disampaikan yaitu; Tata Naskah Dinas, Implementasi PTSP Online dan Penilaian Website Peradilan Agama pada aplikasi SIMTALAK.
Dalam penyampaian mengenai Tata Naskah Dinas, CPNS yang ditempatkan sebagai Staf Kepegawaian, Hairunnisa Lubis, S.Kom., memaparkan beberapa materi mengenai sistematis dari Surat Tugas, Surat Keputusan dan Surat Keluar dan Masuk, serta Cuti di Peradilan Agama. Sedangkan CPNS yang ditempatkan sebagai Staf PTIP, Sarah Fatima, A.Md., memaparkan materi mengenai Implementasi PTSP Online dan Penilaian Website PA pada aplikasi Simtalak.
PTSP Online ini telah di resmikan oleh KMA pada rapat koordinasi ditjen badilag dengan kamar agama dan MS/PTA seluruh indonesia tgl 3 Maret 2021. Aplikasi PTSP Online ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat secara efektif dan efisin serta terhindar dari wabah covid-19 dan untuk menjaga keselamatan aparatur peradilan dalam melaksanakan tugas pelayanan. Masyarakat tidak perlu menghabiskan waktu, tenaga, pikiran dan biaya untuk datang langsung ke pengadilan, karena aplikasi ini dapat diakses kapanpun dan dimanapun sepanjang terhubung dengan internet. Dengan PTSP Online ini masyarakat dapat berinteraksi melalui sarana chatting dengan petugas PTSP Online baik dalam maupun di luar jam kerja pengadilan sehingga menjangkau masyarakat di seluruh indonesia.
