Di era saat ini bukan suatu hal tabu lagi mendengar dan melihat anak-anak yang masih belum mecapai batas usia perkawinan menurut hukum positif Indonesia akan tetapi mereka sudah menikah. Banyak faktor yang memengaruhi berkembangnya praktik ini, salah satu faktor tersebut adalah kurangnya pengetahuan masyarakat perihal akibat-akibat dari praktik ini. Berangkat dari permasalahan ini, Pengadilan Agama Sibuhuan sebagai instansi yang memiliki kepedulian akan hak-hak anak mencoba melakukan upaya promotif-preventif untuk menekan angka permohonan Dispensasi Perkawinan. Upaya tersebut dapat terlihat Pada Rabu (16/06) yang mana ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Bapak M. Saifuddin, S. H. I melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Ibu Amelia Roitona Nasution, SKM. yang bertempat di Ruang Pertemuan Dinas Kesehatan Padang Lawas.

WhatsApp Image 2022 06 17 at 16.17.16 1

MoU tersebut memiliki maksud dan tujuan untuk menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kab. Padang Lawas dalam hal memberikan pelayanan edukasi kesehatan perkawinan dan pemeriksaan kesehatan bagi para pencari keadilan dalam penanganan perkara Dispensasi Perkawinan. Di mana bagi masyarakat yang belum cukup umur untuk menikah harus melampirkan surat keterangan edukasi kesehatan dan surat keterangan pemeriksaan kesehatan mental dan reproduksi sebagai bagian dari syarat diterimanya pengajuan permohonan dispensasi perkawinan. Penandatanganan MoU tersebut berjalan dengan sangat lancar, mengingat Dinas Kesehatan Padang Lawas memiliki kepedulian yang sama dengan Pengadilan Agama Sibuhuan tentang hal tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Padang Lawas menyambut hangat dan baik program ini dan siap untuk mewujudkan program ini dengan maksimal. Kedua instansi tersebut berharap dengan program banyak anak - anak yang terselamatkan dari praktik yang semakin menjamur ini.

WhatsApp Image 2022 06 17 at 16.17.16