Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil. Dan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif, maka pemerintah telah menetapkan kebijakan yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Rapat Penyusunan SAKIP 2

Laporan SAKIP terdiri atas dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian. Secara terperinci Dokumen SAKIP terdiri atas Rencana Strategis (Renstra), Lembar Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Rencana Aksi.

Mengingat banyaknya dokumen yang harus dibuat untuk kepentingan penyusunan SAKIP tersebut, dan menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021, dan surat PTA Medan Nomor: W2-A/3267/OT.01.1/XII/2021 tanggal 2021 mengenai Penyampaian Dokumen SAKIP, maka pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, pukul 14.00 WIB, Pengadilan Agama Sibuhuan melaksanakan rapat Rapat Persiapan membahas mengenai Dokumen SAKIP Tahun 2021 tersebut. 

Rapat Penyusunan SAKIP 3

Penyusunan dokumen SAKIP ini berdasarkan indikator kinerja yang terdapat pada surat Keputusan Ketua MA RI Nomor: 120/KMA/SK/VI/2021 mengenai Penetapan Indikator Kinerja Utama MA RI yang dapat didownload pada aplikasi e-SAKIP yang terdapat pada portal KOMDANAS (http://komdanas.mahkamahagung.go.id).

Rapat Penyusunan SAKIP 1
Semoga laporan SAKIP ini dapat disusun dengan sebaik-baiknya dengan menyusun target secara SMART: specific (spesifik), measurable (dapat diukur), agreeable (sesuai), realistic (realistis), dan time-bound (ada batas waktu yang jelas) agar menguatkan akuntabilitas kinerja demi penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBK) Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya dapat berjalan dengan baik.