Masuknya Pihak Ketiga Dalam Proses Perkara

  • Ikut sertanya pihak ketiga dalam proses perkara yaitu voeging, intervensi / tussenkomst dan vrijwaring tidak diatur dalam HIR atau RBg, tetapi dalam praktek ketiga lembaga hukum ini dapat dipergunakan dengan berpedoman pada Rv, Pasal 279 Rv dst. Dan Pasal 70 Rv dst, sesuai dengan prinsip bahwa Hakim wajib mengisi kekosongan, baik dalam hukum materiil maupun hukum formil.
  • Voeging adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk bergabung kepada Penggugat atau
  • Tussenkomst adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk ikut dalam proses perkara atas alasan ada kepentingannya yang terganggu. Intervensi diajukan oleh karena pihak ketiga merasa bahwa barang miliknya disengketakan / diperebutkan oleh Penggugat dan
  • Pihak ketiga yang ingin masuk dalam proses perkara yang sedang berjalan, intervenient mengajukan surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama dengan maksud untuk ikut dalam proses berperkara. Kemudian Ketua Pengadilan Agama mendisposisikan surat tersebut kepada Majelis Hakim yang bersangkutan.
  • Majelis Hakim memeriksa surat permohonan tersebut apakah

intervenient mempunyai hubungan hukum, kepentingan hukum dan kerugian.

  • Majelis Hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi, selanjutnya menjatuhkan putusan sela, dan apabila dikabulkan maka dalam putusan harus disebutkan kedudukan pihak ketiga tersebut, sehingga kedudukannya para pihak menjadi
  • Permohonan intervensi dikabulkan atau ditolak dengan putusan sela. Apabila permohonan intervensi dikabulkan, maka ada dua perkara yang diperiksa bersama-sama, yaitu gugatan asal dan gugatan intervensi.
  • Vrijwaring adalah penarikan pihak ketiga untuk bertanggung jawab (untuk membebaskan Tergugat dari tanggung jawab kepada Penggugat). Vrijwaring diajukan dengan sesuatu permohonan dalam proses pemeriksaan perkara oleh Tergugat secara lisan atau

Misalnya :

Tergugat digugat oleh Penggugat, karena barang yang dibeli oleh Penggugat mengandung cacat tersembunyi, padahal Tergugat memberi barang tersebut dari pihak ketiga, maka Tergugat menarik pihak ketiga ini, agar pihak ketiga tersebut bertanggung jawab atas cacat itu. Misalnya pula mahar berupa sawah, kebun, balong, pohon kelapa masih dalam penguasaan bapak Tergugat, sehingga bapak Tergugat tersebut ditarik oleh Tergugat untuk didengar keterangannya.

  • Setelah ada permohonan vrijwaring, Hakim memberi kesempatan para pihak untuk menanggapi permohonan tersebut, selanjutnya dijatuhkan putusan yang menolak atau mengabulkan permohonan
  • Jika permohonan intervensi ditolak, maka putusan tersebut merupakan putusan akhir yang dapat dimohonkan banding, tetapi pengirimannya ke Pengadilan Tinggi harus bersama- sama dengan pokok

Jika perkara pokok tidak diajukan banding, maka dengan sendirinya permohonan banding dari intervenient tidak dapat diteruskan dan yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan

tersendiri.

  • Jika permohonan dikabulkan, maka putusan tersebut merupakan putusan sela, dicatat dalam berita acara, dan selanjutnya pemeriksaan perkara diteruskan dengan menggabungkan gugatan intervensi ke dalam perkara

PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN

Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 4 Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara Kode Pos 22763

INFO KONTAK

TELEPON KANTOR : 0636 7021772
SMS PERKARA : 0823 6192 4445
e-Mail Operasional : pa-sibuhuan2018@gmail.com
e-Mail Dokumen : dokumen.pasbh@gmail.com
e-Mail Ecourt : pa.sibuhuan@gmail.com
e-Mail Berita : berita@pa-sibuhuan.go.id
e-Mail Pelayanan   pelayanan@pa-sibuhuan.go.id

 

LOKASI KANTOR