Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/pasibuhu/public_html/plugins/system/zt_visitor_counter/helper.php on line 40
Pengadilan Agama Sibuhuan - Hak Pembebasan Biaya
  • banner puasa
  • banner ikm
  • banner ipk
  • lapor
  • PENCANANGAN ZI
  • banner ZI
  • Visi
  • Misi
  • Maklumat Pelayanan
  • ucapan
 

           
AREA I AREA II AREA III AREA IV AREA V AREA VI
           

shadow slide

         
prosedur baris merembes PENGUMUU baris jsid baris sipp SIWAS
Gugatan Mandiri PENGUMUMAN JADWAL SIDANG SIPP SIWAS MA RI
         
         

Berita Pengadilan Agama Sibuhuan

Aplikasi PTSP

solahptsp

Aplikasi Inovasi Kami

gugatan mandiri
akte
IZIN
INFO
PANJR
SURAT
RPT
skp
PRO

Statistik Pengunjung

Hari ini
Minggu Ini
Bulan Ini
TOTAL
154
1718
6131
22772

29.94%
21.43%
1.39%
0.07%
47.18%

Your IP : 3.236.231.14

WARNING !!! Klik Disini untuk menampilkan data secara sempurna



Layanan dan Prosedur Berperkara di Peradilan Agama Untuk Disabilitas

 
   

Himne Mahkamah Agung RI

 
   

Testimoni Sistem Informasi CPAR Online (Si-CON)

 
   

HAK-HAK PEMBEBASAN BIAYA

PASAL 3
  Syarat-Syarat Berperkara Secara Prodeo:
1. Anggota masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis dapat mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan syarat melampirkan :
a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
c. Pemberian izin berperkara secara prodeo ini berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus.
PASAL 4
  Prosedur Berperkara Secara Prodeo Di Pengadilan Agama:
1. Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara prodeo bersamaan dengan surat gugatan/permohonan secara tertulis atau lisan.
2. Apabila Tergugat/Termohon selain dalam perkara bidang perkawinan juga mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, maka permohonan itu disampaikan pada waktu menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat/Pemohon.
3. Majelis hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua pengadilan Agama untuk menangani perkara tersebut membuat Putusan Sela tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan berperkara secara prodeo setelah sebelumnya memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk menanggapi permohonan tersebut.
4. Putusan Sela tersebut dimuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan.
5. Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, Penggugat/Pemohon diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya Putusan Sela yang jika tidak dipenuhi maka gugatan/permohonan tersebut dicoret dari daftar perkara.
PASAL 5
  Prosedur Berperkara Secara Prodeo Pada Tingkat Banding:
1. Permohonan berperkara secara prodeo diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan.
2. Majelis Hakim Pengadilan Agama memeriksa permohonan berperkara secara cuma-cuma yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara.
3. Berita Acara hasil pemeriksaan permohonan berperkara secara prodeo dikirim oleh Pengadilan Agama ke Pengadilan Tinggi Agama bersama bundel A dan salinan putusan selambat-lambatnya 7 hari setelah pemeriksaan selesai.
4. Pengadilan Tinggi Agama memeriksa permohonan tersebut dan menjatuhkan putusan yang kemudian dikirim ke pengadilan asal.
5. Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, maka pemohon dapat mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah amar penetapan diberitahukan kepada pemohon dengan membayar biaya banding.
6. Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo di tingkat banding dikabulkan, permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah amar penetapan diberitahukan kepada pemohon.
PASAL 6
  Prosedur Berperkara Secara Prodeo Pada Tingkat Kasasi:
1. Permohonan berperkara secara prodeo diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan.
2. Majelis Hakim Pengadilan Agama memeriksa permohonan berperkara secara prodeo yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara sebagai bahan pertimbangan di tingkat kasasi.
3. Berita Acara pemeriksaaan permohonan berperkara secara prodeo oleh majelis hakim Pengadilan Agama tidak termasuk penjatuhan penetapan tentang dikabulkan atau ditolaknya permohonan berperkara secara prodeo.
4. Berita Acara hasil pemeriksaan permohonan berperkara secara prodeo dikirim oleh Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung bersama bundel A dan Bundel B.
5. Majelis hakim tingkat kasasi memeriksa secara bersamaan permohonan berperkara secara prodeo dengan pemeriksaan pokok perkara yang dituangkan dalam putusan akhir.
PASAL 7
  Biaya Perkara Prodeo
1. Biaya perkara prodeo dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama.
2. Komponen biaya perkara prodeo meliputi :
a.  Biaya Pemanggilan para pihak
b.  Biaya Pemberitahuan Isi Putusan
c.  Biaya Sita Jaminan.
d.  Biaya Pemeriksaan Setempat
e.  Biaya Saksi/Saksi Ahli
f.   Biaya Eksekusi
g.  Biaya Meterai
h.  Biaya Alat Tulis Kantor
i.   Biaya Penggandaan/Photo copy
j.   Biaya Pemberkasan dan Penjilidan berkas perkara yang diminutasi
k.  Biaya pengiriman berkas
*( Biaya perkara prodeo dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan anggaran yang tersedia pada DIPA dan ketentuan-ketentuannya.
*( Biaya perkara prodeo pada tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama.
PASAL 8
  Mekanisme Pembiayaan Perkara Prodeo
1. Pemanggilan pertama dilakukan oleh Jurusita tanpa biaya (seperti prodeo murni).
2. Apabila permohonan berperkara secara prodeo dikabulkan oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti menyerahkan salinan amar putusan sela kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk kemudian dibuatkan Surat Keputusan bahwa biaya perkara tersebut dibebankan kepada DIPA pengadilan.
 3.  Berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Pengeluaran menyerahkan bantuan biaya perkara kepada kasir sebesar yang telah ditentukan dalam DIPA.
 4.  Kasir kemudian membuat SKUM dan membukukan bantuan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di dalam Jurnal dan mempergunakannya sesuai kebutuhan selama proses perkara berlangsung.
5. Kasir harus terlebih dahulu menyisihkan biaya redaksi dan meterai dari alokasi biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat).
6. Dalam hal ketersediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah habis sementara perkara masih memerlukan proses lebih lanjut, maka proses selanjutnya dilaksanakan secara prodeo murni.
7. Dalam hal terdapat sisa anggaran perkara prodeo sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sisa tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (Bendahara Pengeluaran).
8. Apabila permohonan berperkara secara prodeo ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa.
PASAL 9
  Mekanisme Pengawasan dan Pertanggung Jawaban
1.  Kuasa Pengguna Anggaran menyimpan seluruh bukti pengeluaran anggaran sesuai ketentuan.
2. Bendahara Pengeluaran melakukan pembukuan setiap transaksi keuangan untuk penanganan perkara prodeo sesuai ketentuan.
3. Dalam hal permohonan prodeo dikabulkan, maka seluruh biaya yang dikeluarkan dari DIPA harus dicatat dalam buku jurnal.
4. Panitera/Sekretaris melaporkan pelaksanaan perkara prodeo melalui SMS Gateway dan laporan lainnya sesuai ketentuan.
   

 

 




PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN


Jalan Sultan Hasanuddin No. 4, Pasar Sibuhuan, Kec.Barumun, Kab. Padang Lawas, umatera Utara - Kode Pos 22763

INFO KONTAK


Telp : 0636 7021772
SMS Perkara : 0823 6192 4445
e-Mail Operasional : pa-sibuhuan2018@gmail.com
e-Mail Dokumen : dokumen.pasbh@gmail.com
e-Mail Ecourt : pa.sibuhuan@gmail.com
e-Mail Berita : berita@pa-sibuhuan.go.id
e-Mail Pelayanan : pelayanan@pa-sibuhuan.go.id
Instagram : @pa_sibuhuan_juara
Facebook : Pengadilan Agama Sibuhuan

LOKASI KANTOR