• banner puasa
  • banner ikm
  • banner ipk
  • lapor
  • PENCANANGAN ZI
  • banner ZI
  • Visi
  • Misi
  • Maklumat Pelayanan
  • ucapan
 

           
AREA I AREA II AREA III AREA IV AREA V AREA VI
           

shadow slide

         
prosedur baris merembes PENGUMUU baris jsid baris sipp SIWAS
Gugatan Mandiri PENGUMUMAN JADWAL SIDANG SIPP SIWAS MA RI
         
         

Berita Pengadilan Agama Sibuhuan

Aplikasi PTSP

solahptsp

Aplikasi Inovasi Kami

gugatan mandiri
akte
IZIN
INFO
PANJR
SURAT
RPT
skp
PRO

Statistik Pengunjung

Hari ini
Minggu Ini
Bulan Ini
TOTAL
230
1794
6207
22848

29.85%
21.36%
1.38%
0.07%
47.34%

Your IP : 3.236.231.14

WARNING !!! Klik Disini untuk menampilkan data secara sempurna



Layanan dan Prosedur Berperkara di Peradilan Agama Untuk Disabilitas

 
   

Himne Mahkamah Agung RI

 
   

Testimoni Sistem Informasi CPAR Online (Si-CON)

 
   

HAK-HAK PENCARI KEADILAN

Menurut Ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf c, SK KMA RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007

1. Berhak memperoleh Bantuan Hukum.
2. Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan.
3. Berhak segera diadili oleh Pengadilan.
4. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan.
5. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya.
6. Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim.
7. Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa/penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia.
8. Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri.
9. Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.
10. Bagi orang asing berhak menghubungi/berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan.
11. Berhak menghubungi/menerima kunjungan dokter pribadinya dalamhal terdakwa ditahan.
12. Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang.
13. Berhak menghubungi/menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum.
14. Berhak menghubungi/menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya.
15. Berhak mengirim/menerima surat ke/dari Penasehat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya.
16. Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum.
17. Berhak menghubungi / menerima kunjungan rohaniawan.
18. Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya.
19. Berhak segera menerima atau menolak putusan.
20. Berhak minta banding atas putusan pengadilan, dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat.
21. Berhak untuk mencabut atas pernyataanya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
22. Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
23. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP.

 

HAK-HAK DASAR PENCARI KEADILAN

1. Memperoleh informasi yang lengkap dan utuh dari bagian Kepaniteraan Meja I tentang syarat-syarat mengajukan perkara dan biaya perkara.
2. Menggunakan jasa pengacara / advokat untuk mewakili kepentingan pencari keadilan dalam persidangan atau Kuasa Insidentil dari keluarga dengan membuat surat kuasa khusus dan menyertakan izin berperkara dari Ketua Pengadilan Agama setempat.
3. Menggunakan Hakim Mediasi atau pihak ketiga sebagai upaya untuk menempuh perdamaian.
4. Mengajukan Eksepsi dan Rekonpensi atas gugatan lawan.
5. Gugatan Rekonpensi yang dapat diajukan istri dalam permohonan dalam Cerai Talak adalah berdasarkan Pasal 149 KHI meliputi :
  a. Memberikan Mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau barang, kecuali bekas istri tersebut Qabla Al-Dukhul.
  b. Memberi Nafkah dan Kiswah kepada bekas istri selama dalam masa Iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
  c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila Qabla Al-Dukhul.
  d. Memberikan biaya Hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
6. Berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) bagi pihak yang tidak mampu membayar biaya perkara karena termasuk dalam golongan orang tidak mampu.
7. Meminta supaya diadakan pemeriksaan setempat dan sita jaminan terhadap objek-objek harta yang menjadi sengketa.
8. Mengajukan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.
9. Mendapatkan Salinan Putusan / Penetapan dan Akta Cerai bagi yang bercerai di Pengadilan Agama.



PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN


Jalan Sultan Hasanuddin No. 4, Pasar Sibuhuan, Kec.Barumun, Kab. Padang Lawas, umatera Utara - Kode Pos 22763

INFO KONTAK


Telp : 0636 7021772
SMS Perkara : 0823 6192 4445
e-Mail Operasional : pa-sibuhuan2018@gmail.com
e-Mail Dokumen : dokumen.pasbh@gmail.com
e-Mail Ecourt : pa.sibuhuan@gmail.com
e-Mail Berita : berita@pa-sibuhuan.go.id
e-Mail Pelayanan : pelayanan@pa-sibuhuan.go.id
Instagram : @pa_sibuhuan_juara
Facebook : Pengadilan Agama Sibuhuan

LOKASI KANTOR